Edi Purwanto Trace

Save the Freedom Thoughts

Pola Dasar Budaya Indonesia Dalam Analisis Erich Fromm

Posted by Edi Purwanto pada Maret 12, 2008

zaibal Habib

Abstract

This research discussed about Basic patterns of Indonesian culture based on Fromm’s analysis which is aimed to find out various possibilities of Fromm’s philosophical thoughts application for contemporary social problems, especially in Pancasila society. This research is a philosophical research, the writer uses the historical, hermeneutical, and heuristical approaches. After the research was undertaken, it was concluded that; Fromm’s critique on crisis that happened in socio-cultural realities was rooted in his concept of human ‘nature’ and social character. Socio-cultural realities of society, according to Fromm, were dynamic adaptation result between human needs and their environment whose specific character structure (productive character and non-productive character). In order to escape from the crisis, Fromm followed the thought of Four Noble Truths of Buddhism, change principles from Marx, and healing method from Freud. In additional to those thought, Fromm also had hope on spiritualism. Philosophical analysis of Fromm will be helpful to pay more attention to the crisis in Indonesia socio-cultural realities that had supreme values in Pancasila as basic patterns of Indonesian culture, as well as efforts to realize those supreme values in Indonesia.

Keywords :Character Struckture, Productive and Nonproductive Orientation

A. Pengantar

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat mengakibatkan semakin mudahnya manusia memenuhi segala kebutuhan. Dengan teknik yang dikembangkan, manusia seolah telah dapat menjawab keputusan untuk hari depannya. Tritunggal yang berupa produksi yang melimpah, kebebasan yang mutlak dan kebahagiaan yang tidak terbatas memimpikan kemakmuran dan kenyamanan tidak terbatas. Fromm (1976: xxiv) menjelaskan sebagai berikut :

The trinity of unlimited production, absolute freedom, and unrestricted happiness formed the nucleus of a new religion. Progress and a new Earthly City of Progress was to replace the City of God. It is not at all astonishing that this new religion provides its believers with energy, vitality and hope.

Marcuse (1964: 158) juga menegaskan bahwa :

To day, domination perpetuates and extends itself not only through technology but as technology, and the latter provides the greater legitimation of the expanding political power, which absorbs all shares of culture.

Arus globalisasi yang inheren dengan perubahan yang cepat, secara langsung atau tidak, akan membawa fenomena di atas berimplikasi bagi perkembangan sosial-budaya masyarakat Indonesia. Wajah baru realitas sosial dewasa ini dengan ruangnya yang makin luas, objeknya yang semakin beragam, serta teknologi yang semakin tinggi bagi masyarakat Indonesia ternyata banyak menimbulkan keterpesonaan (Piliang, 1998: 134). Gemerlapnya wajah baru budaya manusia dengan banyaknya tawaran yang disuguhkan menimbulkan shock (ketidaksiapan), sehingga sebagian masyarakat tidak lebih hanya sebagai konsumen performance produk budaya Barat. Semakin melemahnya sense of belonging terhadap karya bangsa sendiri menambah polemik sosial-budaya yang terjadi di negeri ini.

Dalam konteks keindonesiaan, Pancasila merupakan dasar filsafat untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, sehingga tolak ukur keberhasilan pembangunan Bangsa ini adalah nilai-nilai Pancasila (Wibisono, 1983: 109). Akan tetapi yang menjadi masalah kemudian adalah nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila telah diredusir sedemikian rupa untuk kepentingan kekuasaan, disamping itu struktur karakter sosial-budaya yang dikembangkan di Indonesia kurang mendukung terrealisasinya nilai-nilai luhur tersebut. Dari asumsi ini, tulisan ini ingin mencoba menganalisis sejauhmana kemungkinan konstruksi teoretis Fromm dapat digunakan untuk mencermati krisis yang sedang terjadi serta solusi filosofis yang ditawarkannya untuk menyelesaikan krisis di negara Pancasila ini.

B. Cara Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku serta karya ilmiah yang terkait dengan tema penelitian, cara penelitian ini dilakukan dengan menempuh suatu jalan :

Inventarisasi data kepustakaan.

Data yang telah diinventarisasi kemudian diklarifikasi, diidentifikasikan, kemudian disistematissasikan.

Pendekatan historis dipergunakan untuk menggali akar persoalan munculnya pemikiran Fromm yang merepresentasikan relitas budaya yang sedang mengalami krisis, serta pemikiran tentang pola dasar budaya Indonesia dalam falsafah Pancasila.

Pendekatan hermeneutik digunakan untuk menangkap proposisi-proposisi pemikiran Erich Fromm untuk dapat dijadikan wacana pemikiran filosofis.

Pendekatan heuristik dipergunakan untuk menemukan pemahaman baru berangkat dari asumsi filosofis pemikiran kemanusiaan Fromm yang dapat diangkat sebagai strategi pembangunan peradaban yang manusiawi dalam masyarakat dewasa ini, dan juga penyelesaian masalah sosial-budaya di Indonesia.

Adapun analisis hasil dilakukan dengan interpretasi dan refleksi kritis. Interpretasi digunakan untuk memahami analisis teoretis Fromm tentang permasalahan sosial-budaya serta pemikiran tentang penyelesaian krisis sosio-budaya, yang kemudian dihubungkan dengan pola dasar budaya Indonesia. Di sini akan dicermati sejauhmana kemungkinan penerapan analisis Fromm dapat diterapkan dalam masyarakat Pancasila. Sedangkan refleksi kritis digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pemikiran Fromm, serta kelemahan pemahaman pola dasar budaya Indonesia. Dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan ini, dapat ditarik sebuah benang merah kemungkinan baru penyelesaian masalah kemanusiaan kontemporer, khususnya di Indonesia.

C. Pembahasan

Menurut Notonagoro (1995: 97), untuk melihat krisis kemanusiaan sebagai salah satu karya manusia, haruslah berawal dari hakikat manusia itu sendiri. Hakikat manusia bagi bangsa Indonesia merupakan kesatuan dari unsur-unsur jiwa (akal, rasa dan kehendak) dan raga (makhluk hidup dan unsur benda mati), bersama-sama dalam satu keseimbangan. Juga ada keseimbangan antara sebagai makhluk individu dan sosial, demikian pula kedudukan sebagai pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Masing-masing mewujudkan ketunggalan yang mutlak.

Kartodirdjo (1994: 31) menjelaskan bahwa ada tiga dimensi manusia Indonesia, yaitu 1) dimensi bio-individual, 2) dimensi sosial-organisatoris, dan 3) dimensi teleologis. Dimensi pertama mencakup kebudayaan yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat mempertahankan eksistensinya, dimensi kedua bersumber pada kenyataan bahwa manusia adalah bio-social man, sehingga dalam mengusahakan kebutuhan primer tersebut diperlukan kebudayaan yang menciptakan sistem sosial yang mampu menopang kehidupan masyarakat. Dimensi ketiga mencakup tujuan hidup yang memberi harapan serta makna kepada kehidupan manusia, maka di sini diperlukan pengembangan homo religious. Kartodirdjo (1994: 29-30) juga menjelaskan bahwa, pola semacam ini semuanya bermuara dalam Pancasila yang merupakan endapan semua unsur budaya tertinggi bangsa ini di masa lalu. Apabila bangsa Indonesia menghayati Pancasila secara mantap, sehingga meresap ke segala aspek kehidupan bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai etos kebudayaan Indonesia, dan setiap rekayasa sosial-budaya Indonesia harus berpangkal pemahaman pola dasar budaya dalam Pancasila ini.

Dalam realitas sosio-budaya Indonesia, menurut Moertopo (1978: 60-61), telah bertemu konsep kebudayaan dan konsep kenegaraan dalam Pancasila. Pancasila pada hakikatnya adalah kebudayaan yang kemudian menjadi konsep kenegaraan. Maka dari itu Pancasila adalah dasar negara sekaligus juga pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mencerminkan konsep kebudayaan, sebagai dasar negara Pancasila adalah konsep kenegaraan, dan sebagai ideologi, maka Pancasila adalah konsep kenegaraan dan konsep kebudayaan.

Pancasila secara esensial mengungkapkan pokok-pokok kebudayaan masyarakat nusantara, keselarasan, keseimbangan, kekeluargaan, sikap religius. Kelima sila itu merupakan pola dasar kebudayaan masyarakat nusantara ini. Di dalam Pancasila tercermin refleksi pokok masyarakat nusantara mengenai hubungan manusia dengan manusia, dengan dunianya dan dengan Yang Maha Esa. (Moertopo, 1978: 63; Suwarno, 1993: 82-85)

Dari uraian tersebut di atas, dapat dicermati bahwa bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bukanlah nilai tambahan. Karena Pancasila itu sendiri merupakan kristalisasi atau pemadatan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bukanlah merupakan suatu yang baru, akan tetapi justru disadari sebagai nilai yang inheren bersama keberadaan bangsa Indonesia yang mencapai kemerdekaannya berkat ridlo Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dapatlah dikatakan bahwa Pancasila dengan kelima silanya merupakan pola dasar budaya Indonesia.

Soejadi (1998: 97) dengan mengutip pandangan Notonagoro menjelaskan bahwa Pancasila yang menjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Republik Indonesia dalam konkretonya dan tidak sekedar cita-cita dalam abstraktonya saja. Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa Pancasila tidak tinggal dalam angan-angan, akan tetapi telah memiliki bentuk dan isi yang formal dan material untuk menjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia dalam konkretonya.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan common culture sekaligus merupakan effective ideology yang berdaya menetapkan konsensus-konsensus ataupun kesepakatan-kesepakatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Soejadi 1998: 223), namun yang menjadi masalah kemudian adalah perhatian terhadap Pancasila seringkali hanya dihubungkan dengan proses politik yang lebih praktis. Praktisasi Pancasila ini amat terasa pada upaya pemerintah (kasus Orde Baru) untuk mendesakkan agar Pancasila menjadi asas tunggal dari organisasi sosial politik. Pola semacam itu mengesankan bahwa proses mensosialisasikan Pancasila menjadi persoalan teknis. Ini terlihat dari adanya sistem target yang menentukan agar dalam waktu tertentu penunggalan asas itu terjadi. Dengan gejala ini terasa sulit untuk menampilkan kesan bahwa realisasi nilai-nilai Pancasila semacam itu hampir sama dengan membangun gedung yang hanya tergantung pada persoalan tehnik. Kalau hal ini merupakan realitas yang riil ada, maka apakah Pancasila benar-benar berfungsi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia ?.

Upaya membangun masyarakat yang berkeadilan sosial guna mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya menjadi tujuan utama pembangunan bangsa ini, akan tetapi pembangunan bukanlah merupakan proses yang membujur lurus, melainkan merupakan suatu jaringan perubahan yang erat sekali hubungannya satu dengan yang lain. Pendekatan terhadap pembangunan menurut pola dari atas ke bawah telah kehilangan kredibilitasnya karena pengalaman yang pahit telah membuktikan, sebagai reaksi, maka pendekatan dari bawah ke atas, pendekatan dari akar rumput telah menghasilkan pembela-pembela antusias. Dalam pola dan gaya hidup yang semakin maju, ternyata dalam realitas keIndonesiaan feodalisme masih berakar, orientasi vertikal tidak mendorong perkembangan karakter produktif individu, persepsi kekuasaan masih sangat menentukan dan kurang memberikan kesempatan luas pada tata hidup pergaulan yang demokratis dan berkembangnya sikap kritis dan kreatif individu dalam masyarakat.

Pancasila sebagai titik tolak dan tolok ukur pembangunan bangsa ini mengalami banyak ujian, terutama karena upaya perealisasian nilai-nilai luhur Pancasila berbenturan dengan realitas kongkret masyarakat serta pemimpin bangsa ini yang memiliki karakter dan orientasi yang kurang mendukung terrealiasinya nilai asasi Pancasila, Pancasila seringkali sekedar dihubungkan dengan kepentingan politik praktis. Sehingga dari aspek sosio-ideologik, ternyata ekspresi Pancasila dalam nilai-nilai hidup masyarakat masih jauh dari memuaskan. Pancasila yang secara formal telah lahir pada 18 Agustus 1945 ternyata sampai saat ini nilai-nilai asasi yang terkandung didalamnya belum lahir di bumi nusantara, bahkan realitas Indonesia saat ini menunjukkan fenomena krisis multi dimensi yang jauh dari cita dan nilai luhur Pancasila. Struktur kehidupan budaya Indonesia kurang mendukung usaha kemajuan karena langkanya motifasi untuk mengajak dan mendorong masyarakat berupaya memahami nasibnya, rakyat dipaksa untuk memiliki bangsa ini, tanpa diberi kesempatan untuk menjadi-kan bangsa ini dengan cita-cita luhur yang telah diidealkan dalam Pancasila.

Melihat fenomena keindonesiaan yang sedang mengalami krisis multidimensi tersebut, maka analisis filosofis Erich Fromm yang mencoba menelaah patologi sosial budaya berdasarkan sifat hakiki kemanusiaan diharapkan dapat membantu upaya perealisasian nilai asasi Pancasila di bumi nusantara. Dalam pandangan Fromm (1955: 111-120), untuk dapat merealisasikan terciptanya tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial, masyarakat yang humanis, ada satu kondisi harus dipenuhi, yaitu kontradiksi-kontradiksi dan irrassionalitas-irrasionalitas sosial yang telah memaksa seluruh sejarah umat manusia mengidap ‘kesadaran palsu’ agar dengan hormat membenarkan dominasi dan ketundukan harus sirna atau paling tidak diredusir sedemikian rupa, sehingga apologi terhadap eksistensi tatanan sosial tidak berjalan seiring dengan kemampuan pemikiran kritis manusia. Jalan yang harus dilakukan adalah melalui proses penyadaran sosial. Transformasi dari masyarakat yang sakit kepada masyarakat yang sehat menurut Fromm tergantung dari penciptaan kembali kesempatan bagi anggota-anggota masyarakat untuk bernyanyi bersama, berjalan bersama, menari bersama, saling mengagumi, saling menyapa, untuk menciptakan orientasi baru dari kehidupan dan dalam budaya mereka.

Perubahan ini menurut Fromm dapat diubah melalui kondisi-kondisi sebagai berikut :
I suggest that human character can change if these condition exist : 1). We are suffering and are aware that we are, 2). We recognize the origin of our ill-being, 3). We recognize that there is a way of overcoming our ill-being, 4). We accept that in order to overcome our ill being we must follow certain norm for living and change our present practice of life

(Fromm, 1976: 153).

Keempat butir tersebut merupakan empat kebenaran mulia dari ajaran Buddha mengenai kondisi umum eksistensi manusia.

Prinsip perubahan ini menurut Fromm juga selaras dengan apa yang pernah diungkapkan Marx. Fromm menjelaskan bahwa Marx telah mencoba menghancurkan ilusi-ilusi yang cenderung menutupi kesadaran para pekerja mengenai kesengsaraan mereka. Fromm menjelaskan sebagai berikut :

Marx first step was to show the working class of his time, the most alienated and miserable class, that they suffered. He tried to destroy the illusions that tended to cover the workers awareness of their misery. His second step was to show the causes of this suffering, which he points out are in the nature of capitalism and the character of greed and avarice and dependence that the capitalistic system produces……..His third step was to demonstrate that the suffering could be removed if the conditions for suffering were removed. In the fourth step he showed the new practice of life, the new social system, of necessity, had to produce

(Fromm, 1976: 154).

Di samping Buddhisme dan Marx, Fromm juga melihat analisis Freud memiliki beberapa kesamaan dalam upaya menciptakan perubahan pada karakter manusia. Fromm menjelaskan sebagai berikut:

Freud’s method of healing was essential similar. Patients consulted Freud because they suffered and they were aware that they suffered. But they usually not aware what they suffered from……the essence of the psychoanalytic process is to help make patients aware of the causes of their ill-being……as consequence of such knowledge, patient can arrive at the next step; the insight that their ill-being can be cured, provided its causes are done away with

(Fromm, 1976: 154-155).

Harapan dari konsep perubahan tersebut menurut Fromm terbuka lebar, ini ditandai dengan sudah munculnya kesadaran bahwa atas dasar pertimbangan ekonomi dan profit semata-mata seseorang tidak akan mencapai kebahagiaan. Ia masih membutuhkan etika baru, suatu sikap baru terhadap alam, solidaritas kemanusiaan dan kerjasama. Tanda lain yang memberikan harapan adalah meningkatnya unjuk rasa, ketidakpuasan terhadap sistem sosial yang ada. Semakin banyak orang merasakan le malaise du siecle, mereka merasakan kelesuan mereka, mereka sadar akan hal itu, meskipun ada segala usaha untuk menekannya. Mereka tidak bahagia karena merasa terpencil dan karena ‘kebersamaan’ mereka terasa hampa; mereka merasakan kemandulan mereka dan tidak bermaknanya hidup yang mereka jalani. Sekarang sudah banyak orang yang merasakan hal ini dan penuh dengan kesadaran yang tumbuh dari nurani kemanusiaannya.

Dalam pandangan Fromm kodrat manusia bukanlah sekumpulan potensi tertentu yang hanya sekedar menerima apa yang didapat dari lingkungan budaya, akan tetapi disamping apa yang didapat dari lingkungan budayanya ada faktor inner yang merupakan dorongan eksistensial manusia yang terdiri atas dorongan yang produktif dan non-produktif (1947: 140-160). Dorongan produktif identik dengan sikap cinta akan kehidupan yang berakar, sedangkan dorongan non-produktif identik dengan sikap destruktif-nekrofilik yang dicerminkan oleh sikap reseptif, eksploitatif, menimbun serta karakter pasar. Dorongan eksistensial produktif dan nonproduktif ini berakar dalam orientasi hidup manusia to have (the mode of having) dan to be (the mode of being).

Fromm melihat bahwa hubungan antara struktur sosial dan karakter sosial serta individu tidak pernah statis, unsur tersebut memiliki hubungan sebagai proses yang tidak pernah berakhir. Perubahan pada salah satu faktor berarti perubahan pada keduanya. struktur sosial masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan karakakter sosial anggota-anggotanya, sehingga mereka ingin melakukan apa yang harus mereka lakukan, dan pada waktu yang sama karakter sosial ini mempengaruhi struktur sosial masyarakat dengan jalan berfungsi sebagai sumber perekat yang memperkukuh stabilitas struktur sosial, atau dalam keadaan tertentu dapat pula sebagai perombak struktur sosial.

Struktur sosial masyarakat modern saat ini menurut Fromm (1955: 97, 1976: 4-7) telah membentuk watak sosial yang pasif-non produktif yang berakarkan pada oriantasi to have, sehingga perlu adanya kesadaran baru guna merombak orientasi ini. Kebudayaan modern telah memberikan pola-pola yang memungkinkan mereka hidup dengan suatu cacat tanpa menjadi sakit. Seakan-akan tiap kebudayaan memberikan obat melawan letupan manivestasi kecacatan yang ada pada diri anggota masyarakat, padahal dia telah menciptakan kecacatan yang tidak disadari individu. Akan tetapi dalam pandangan Fromm walaupun kebudayaan modern kurang memberi gerak bagi upaya menumbuhkan orientasi to be, namun orientasi ini akan selalu ada, karena ia juga merupakan orientasi dasar yang melekat dalam diri manusia, oleh karena itu harapan untuk menumbuhsuburkan orientasi ini terbuka lebar.

Untuk menyelesaikan krisis modern ini, Fromm menggariskan terciptanya suatu masyarakat yang sehat, suatu tatanan masyarakat baru yang memperhatikan kebutuhan eksistensial manusia yang tidak menciptakan budaya pasif non produktif, akan tetapi berupaya menata seleuruh komponen masyarkat untuk memiliki karakter sosial yang produktif. Untuk mewujudkan hal ini, disamping adanya upaya penyadaran akan ketertindasan yang sedang dialami manusia dengan mengambil Empat Kebenaran Mulia Buddisme, teori perubahan Marx dan terapi psikoanalisis Freud, Fromm juga mengharapkan adanya bentuk spiritualisme rasional yang dapat memuaskan dorongan eksistensial manusia serta dapat menyatukan persepsi tentang nilai-nilai kemanusiaan dan menciptakan karakater yang produktif pada individu dan masyarakat. Spiritualisme ini dalam pandangan Fromm tidak ingin mempermasalahkan apakah seseorang percaya pada Tuhan atau tidak, atau seorang menolak berhala atau tidak, karena bagi Fromm hal yang lebih penting adalah melenyapkan berhala masa kini, yaitu para pemimpin, lembaga-lembaga, etnis, negara dan hukum yang telah mengalienasi kepentingan manusia dan menciptakan karakter represif yang menekan kemampuan manusia untuk berorientasi to be.

Analisis Fromm di atas jika diterapkan dalam konteks keIndonesiaan dapat digunakan untuk menganalisis fenomena krisis yang sedang terjadi di bumi Nusantara yang telah memiliki nilai-nilai luhur dalam Pancasila ini. Upaya mewujudkan kemajuan ke arah tatanan sosial dan budaya yang Pancasilais tergantung kepada kemampuan manusia Indonesia untuk mengelola keputusasaannya, dan mengubah orientasi hidup yang tidak produktif, serta belajar untuk meninggalkan irrasionalitas-irrasionalitas dan menggayuh kesadaran akan ketertindasan yang sekarang ini sedang dialami. Humanisme dalam Pancasila untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial adalah adanya hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat dalam pembentukan karakter sosial kehidupan bangsa ini. Pancasila menolak pandangan yang ekstrem tentang kemasyarakatan, baik pandangan yang memberikan penekanan kuat pada manusia sebagai pribadi maupun pandangan yang menekankan terlalu besar pada masyarakat dan kekuasaan.

Nilai-nilai spiritual yang mendasari setiap gerak langkah bangsa ini harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekedar doktrin dan ajaran represif, dan reseptif, akan tetapi gerakan dalam spiritualisme rasional yang produktif. Dari sini maka peluang untuk menggeliat dari krisis multidimensi dapat dimulai, karena sesungguhnya manusia memiliki dorongan-dorongan dasar yang sama, akan tetapi perkembangan ekspresi, manifestasi dari pemenuhan kebutuhan eksistensial tersebut memiliki konfigurasi yang berbeda sebagai akibat dari realitas sosio-kultural tempat dia berada.

D. Kesimpulan

Penyakit peradaban tidak selalu ditentukan oleh kemiskinan material saja, tetapi juga oleh hilangnya semangat kebebasan dan keyakinan diri. Fromm (1955: 207) mengingatkan bahwa gejolak-gejolak yang akan mengubah wajah dunia akan bersemi, tetapi tidak dikarenakan ‘reformasi’, melainkan disebabkan kehendak untuk bebas. Individu-individu akan bertindak bersama-sama dengan kesadaran penuh akan ketergantungan mereka satu sama lain, tetapi mereka juga bertindak untuk diri mereka sendiri. Kebebasan mereka tidak diberi dari atas, tetapi mereka akan mengambil apa yang menjadi hak mereka.

Masyarakat Pancasila merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Nilai-nilai ini akan membentuk struktur tersendiri, sebuah struktur yang tidak bersifat eksploitatif antar kelompok dan kelas dalam masyarakat, ia tidak membenarkan lahirnya kutub-kutub kekuasaan yang dapat mengalienasi manusia. Masyarakat Pancasila adalah masyarakat yang tidak membiarkan tumbuhnya kekuatan diktator mayoritas yang menekan minoritas atau sebaliknya.

Adanya nilai-nilai luhur dalam Pancasila menggambarkan bahwa manusia Indonesia saling mengakui sebagai pribadi (persona), maka ia tidak dapat diperlakukan sebagai objek, tidak boleh disamakan dengan barang, melainkan di-‘aku’-i sebagai objek otonom. Sebagai objek otonom ia adalah pribadi mandiri, sanggup mengembangkan kodratnya untuk menuju kesempurnaan.

Adanya fungsi kekuasaan dalam masyarakat harus dihayati sebagai alat menciptakan jalan agar setiap manusia mampu memproses dirinya menuju kemanusiaannya, yaitu menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, kekuasaan adalah alat eliminasi segala penghambat proses kemanusiaan, kekuasaan akan membantu menciptakan orientasi to be karakter manusia dan budayanya, dengan menempatkan manusia sebagai subjek atas diri dan lingkungannya dengan cara membuka ruang bagi pemekaran subjektivitas. Konsep ini dimaksudkan bahwa individu memiliki dirinya sendiri, suatu kemampuan pribadi dalam menempatkan secara bermakna dirinya di tengah lingkungan masyarakat. Hal ini berarti akan mengupayakan individu untuk memiliki karakter produktif, untuk memberikan cinta pada diri dan lingkungannya.

Cara-cara semacam inilah yang senantiasa diharapkan oleh Pancasila guna mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, suatu pembentukan orientasi manusia dan masyarakat agar berkarakter produktif, dan tidak hanya eksploitasi alam untuk manusia. Pembangunan bangsa akan diukur dengan sejauhmana setiap manusia Indonesia menjadi pelaku pembentuk lingkungan-nya yang menghormati dan menyempurnakan nilai-nilai kemanusiaan.

Daftar Pustaka

Fromm, E., 1947. Man for Himself; An Inquiry into Psychology of Ethic, Holt, Reinhart & Winston, New York.

___________, 1955. The Sane Society, Fawcett Publications inc., New York.

___________, 1976. To Have or To Be. Herper and Row Publiser, New York, USA.

Kartodirdjo, Sartono, 1994. Pembangunan Bangsa, tentang Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional. Aditya Media, Yogyakarta.

Marcuse, Herbert, 1964. One-Dimensional Man, Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, London.

Moertopo, Ali, 1978. Strategi Kebudayaan, CSIS, Jakarta.

Notonagoro, 1995. Pancasila Secara Ilmiah Populer, Bumi Aksara, Jakarta, cet. 7.

Piliang, Yasraf A., 1998. Sebuah Dunia yang Dilipat, Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Postmodernisme. Mizan, Bandung.

Poespowardojo S., 1985. Alam Pikiran Dan Kebudayaan. dalam Persepsi Masyarakat tentang kebudayaan, ed. Alfian, Gramedia, Jakarta.

Soejadi, R., 1998. Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia (Analisis Filsafati), Disertasi untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suwarno, P.J., 1993. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis, dan Sosio Yuridis Kenegaraan. Kanisius, Yogyakarta.

Wibisono, Koento, 1983. Arti Perkembangan Menurut Positivisme Auguste Comte. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Zainal Habib adalah Dosen Fakultas Psikologi UIN Malang

5 Tanggapan to “Pola Dasar Budaya Indonesia Dalam Analisis Erich Fromm”

  1. Para intelektual yg menyatakan pancasila sebagai nilai yang membebaskan manusia perlu dipertanyakan. Pancasila sebagai sebuah paradox, gado-gado pemikiran justru lebih pantas. Sejarah manusia modern belum ada yg mencatat nilai-nilai ketuhanan mampu membebaskan pemikiran manusia, sebaliknya membatasi malahan. Untuk indonesia keparahan disebabkan ketuhanan yg maha esa justru menjadi dasar berdirinya negara ini.
    Sebagai pemikiran, nggak ada yg baru dan istimewa, hanya merangkum yg sudah menjadi keseharian di masyarakat yg lebih maju kebudayaannya.

    • terimakasih mas.. udah mampir ke oret-oretan ini
      memang tidak ada yang baru yag disamapaikan di sini tapi paling tidak kita bisa mengangkat topi atas hasil jerih payah yang telah tertorehkan oleh para pendahulu kita. bukan berarti kita merancang negara ini dengan chek kosong…
      kita bisa membuat negara ini menuju lebih baik…
      saya juga menyadari bahwa pancasila memang bukan satu-satunya harga mati… memang ada kesalahan di sana-sini sehingga perlu adanya amandemen…
      namun paling tidak kita juga bisa memberikan arahan yang baik utnuk bperbaikan negara kita ini…
      semoga…

  2. Pak Edi Purwanto,
    Tanpa mengurangi rasa hormat pada para perumus uud45, kita jangan sampai melupakan pasal terakhir dalam aturan peralihan yg mewajibkan MPR membuat uud baru pengganti uud45 yg bersifat sementara. Proses ini telah berjalan s/d 1959 oleh Konstituante, yg sayangnya dihancurkan oleh Sukarno (perumus utama uud45). Bangsa ini memang dalam proses mencari format terbaiknya, untuk itu sangat diperlukan kebebasan berfikir, dan usaha maksimum membebaskan kebudayaan dari mitologi. Sayang pengertian ketuhanan yg dicantumkan dalam uud, justru menghasilkan “keagamaan yg maha esa”. Tiada jalan lain selain menghapusnya dari konstitusi.
    Awaiting your comments.

  3. Unwinny said

    I should email u about it.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: