Edi Purwanto Trace

Save the Freedom Thoughts

Ada Apa Dengan Pencabutan Subsidi BBM?

Posted by Edi Purwanto pada Februari 28, 2009

Baru-baru ini kita lihat berbagai TV di Indonesia dibanjiri oleh iklan penurunan harga BBM. ”Belum pernah ada dalam sejarah Indonesia BBM diturunkan sampai tiga kali”, kata seorang laki-laki setengah baya dalam iklan itu. Iklan yang dibuat oleh partai yang membawanya menuju kursi kepresidenan ini langsung menggandeng presiden SBY sebagai ikon. Sepintas iklan ini memang memberikan harapan baru bagi pengusaha kecil dan masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan. Tidak ayal jika iklan itu membuat setiap mata yang sedang menyaksikan siaran televisi terkesima.

Iklan yang tampil hanya beberapa detik itu mampu menenggelamkan kebijakan BBM sebelumnya. Tepatnya pada bulan Maret 2005 kenaikan premium sampai 90 persen, dari Rp. 2400,-/liter menjadi Rp. 4.500,-/liter. Solar naik 104,7 persen, dari Rp. 2.100,-/liter menjadi Rp. 4.300/liter. Pada saat itu minyak tanah juga naik dari Rp. 700,-/liter menjadi Rp. 2.000,-/liter.
Rupanya kebijakan untuk menaikan BBM tidak hanya sampai disini. Pada bulan Oktober 2005 juga mengalami kenaikan dengan prosentase yang sama dengan kenaikan sebelumnya. Kemudian pada awal tahun 2008 pemerintah menaikan lagi harga BBM sekitar 28,7 persen. Minyak tanah naik menjadi Rp. 2500,-/liter. Premium naik dari 4.500,-/liter menjadi Rp. 6.000,00/liter. Solar dari Rp. 4.300,00 menjadi Rp. 5.500,-/liter.
Dari beberapa kebijakan pemerintah SBY-JK di atas yang paling menyisakan pedih adalah pada bulan Oktober 2005. Pemerintah membuat kebijakan dengan mencabut total subsidi terhadap BBM. Subsidi itu digantikan dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
Alasan pemerintah membuat kebijakan ini adalah lonjakan harga minyak dunia  dari US $54/barel menjadi US $70/barel yang akan menyulitkan posisi pemerintah dalam menyelamatkan APBN. Selain itu, pemerintah juga menilai bahwa selama ini subsidi yang dialokasikan pada BBM tidak tepat sasaran pada masyarakat miskin, kebanyakan subsidi tersebut menguntungkan orang-orang kaya. Maka dari itu pemerintah menarik subsidi barang digantikan dengan subsidi orang (hal. 43).
Mungkin alasan yang diberikan oleh pemerintah hanyalah kamuflase belaka. Beberapa akademisi dan pakar politik ekonomi yang kontra terhadap pencabutan subsidi BBM ini, menilai bahwa BLT merupakan strategi untuk meredam kemarahan masyarakat atas dampak kenaikan BBM. Selain itu penarikan subsidi BBM merupakan kebijakan yang tidak pro terhadap kemiskinan.
Pada awalnya pemerintah mengalokasikan subsidi dalam bentuk BLT kepada orang miskin, namun pemerintah tidak melihat dampak dari ditariknya subsidi BBM. Penarikan subsidi BBM bukannya mengurangi kemiskinan malah menambah kemiskinan baru. Karena dampak langsung yang terjadi di masyarakat dengan naiknya harga BBM secara otomatis mempengaruhi harga barang lainnya. Pendapatan masyarakat tetap sedangkan harga barang semakin melambung tinggi. Akibatnya masyarakat kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan dapurnya.
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada campur tangan pihak asing dalam pencabutan subsidi BBM, yaitu IMF dan World Bank. IMF yang selama ini digandeng oleh pemerintahan SBY-JK dalam pendanaan pembangunan, tidak bisa diabaikan begitu saja ketika mereka (IMF) memberikan formulasi untuk pencabutan subsidi BBM. Prinsip IMF yang kuat untuk mengembangkan pasar bebas dan persaingan bebas memaksa pemerintah Indonesia untuk mengikutinya, dengan menyerukan penghentian subsidi negara kepada rakyat
Nah buku ini hadir untuk memberikan gambaran secara kritis kepada pembaca tentang pencabutan subsidi BBM. Penulis banyak memberikan ulasan tentang kepentingan aktor-aktor lain baik lembaga pemerintah ataupun swasta asing menjadi perdebatan serius dalam buku ini. Sebenarnya banyak stretegi yang bisa dilakukan pemerintah untuk tidak mencabut subsidi BBM. Tawaran ini diberikan dalam akhir penulisan buku ini. Buku ini menjadi layak dibaca bagi para pemegang kebijakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang cukup berani.
Jangan khawatir bagi para pembaca yang tidak berangkat dari latar belakang seorang ekonom atau pengamat perpolitikan negara karena dengan bahasa yang lugas dan penjabaran yang runtut dapat membantu para pembaca mudah dalam melihat fenomena penarikan subsidi BBM.
Buku ini masih ada beberapa kesalahan dalam struktur penulisan walaupun tidak merusak inti yang akan disampaikan, namun agak sedikit mengganggu pembaca. Bagaimanapun juga buku ini tetap menjadi salah satu literatur yang cukup dipertimbangkan di tengah-tengah masalah inti perekonomian Indonesia.

Judul    : Politik Harga BBM (Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintah SBY-JK)
Penulis        : Debby Wage Indriyo
Tebal        : 162
Penerbit    : Averroes Press, Malang.
Tahun terbit    : Oktober 2008

Tulisan ini dimuat dalam newsletter Simpul Demokrasi edisi 37
http://simpuldemokrasi.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: